Federasi Guru Minta SKB 5 Menteri Dibatalkan

12 Mar 2012

Sumber Foto : edukasi.kompas.com
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai, diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang Penataan dan Pendistribusian guru PNS banyak mendatangkan dampak negatif. Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti mengatakan, pihaknya menuntut sejumlah hal. Salah satunya pembatalan SKB 5 Menteri.

Setidaknya, kata dia, harus ada evaluasi terhadap kebijakan tersebut untuk meminimalisir dampak negatif yang terjadi pada saat diimplementasikan.

Selain itu, FSGI juga meminta agar DPR segera merevisi UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen, terutama pasal 35 ayat (2) yeng mereduksi tugas-tugas guru sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 ayat (1) menjadi hanya tatap muka yang diwajibkan minimal 24 jam dan maksimal 40 jam per minggu.

"Ketentuan dalam pasal 35 ayat (2) itulah yang kemudian di copy paste dan dijadikan landasan mengatur guru pada SKB 5 Menteri yang tidak berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan," kata Retno kepada para wartawan, di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Selasa (13/3/2012).

Selanjutnya, FSGI juga menuntut adanya pengakuan terhadap tugas tambahan guru (staf, wali kelas, pembina, dan piket) sebagaimana penghargaan terhadap wakil kepala sekolah (12 jam) dan kepala sekolah (18 jam). FSGI mengusulkan, tugas tambahan guru dapat dihargai masing-masing dua hingga empat jam.

Retno menambahkan, FSGI juga berharap peraturan yang mengatur tentang guru hendaknya tidak menghilangkan kesempatan guru yang telah lulus seleksi sertifikasi dan sudah diputuskan berhak menerima tunjangan sertifikasi. Sebab, FSGI menilai, menghilangkan kesempatan guru menerima tunjangan setifikasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum dalam hukum tata usaha negara.

"Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kanwil Agama di seluruh Indonesia harus bijak mengambil keputusan dan penerapan SKB 5 Menteri. Jangan sampai guru honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun tergusur dan guru PNS yang kekurangan jam dicabut tunjangan sertifikasinya. Padahal, kekurangan jam semestinya dapat dilaksanakan di sekolah swasta," papar Retno.

Seperti diberitakan, pada 3 Oktober 2011 lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani SKB 5 Menteri bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasai, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama. SKB ini berisi kesepakatan kerjasama dan bentuk dukungan dalam hal pemantauan, evaluasi dan kebijakan penataan serta pemerataan guru secara nasional.

Sumber:edukasi.kompas.com